PPN Naik 12% di Tahun 2025: Pengertian, Dampak, dan Penghitungannya

Ilmuadministrasisebelasapril – Pemerintah telah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa yang disebabkan oleh peredaran barang dan jasa, impor barang, dan pemanfaatan barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.

Dampak Kenaikan Tarif PPN 12%

Kenaikan tarif PPN diprediksi akan berdampak pada beberapa sektor, antara lain:

Harga barang dan jasa: Diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 1%.
Konsumsi masyarakat: Kemungkinan daya beli masyarakat akan sedikit menurun.
Inflasi: Ada potensi inflasi yang sedikit meningkat.
Pendapatan negara: Diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan.
Penghitungan PPN 12%

Berikut adalah cara menghitung PPN 12%:

Rumus:

PPN = (Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak) / 100

Keterangan:

  • PPN: Pajak Pertambahan Nilai
  • Tarif PPN: 12% (mulai 1 Januari 2025)
  • Dasar Pengenaan Pajak (DPP): Nilai jual barang atau jasa sebelum dikenakan PPN

Contoh:

Harga jual sebuah laptop adalah Rp10.000.000. Hitunglah PPN yang harus dibayarkan dengan tarif 12%.

PPN = (12% x Rp10.000.000) / 100 = Rp1.200.000

Kesimpulan

Kenaikan tarif PPN 12% perlu dipahami oleh masyarakat dan pelaku usaha. Dengan memahami pengertian, dampak, dan cara menghitung PPN, diharapkan dapat membantu dalam mempersiapkan diri dan menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi kebijakan ini.

Penting untuk diingat:

  • Kenaikan tarif PPN ini hanya berlaku untuk barang dan jasa tertentu, tidak semua.
  • Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha dalam menghadapi kenaikan tarif PPN ini.
  • Informasi lebih lengkap mengenai PPN dapat diperoleh di website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Semoga informasi ini bermanfaat!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *